JAKARTA - Sebanyak 921 hakim baru dari Angkatan IX resmi menyandang amanah keadilan, memasuki gerbang pengabdian di lingkungan peradilan umum. Mereka menerima pembekalan intensif dari pimpinan Mahkamah Agung RI, termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum), sebagai bekal mengarungi dunia hukum yang penuh tantangan.
Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menekankan pentingnya integritas sejak awal penugasan. Beliau mengibaratkan para hakim baru seperti “kertas putih yang tidak boleh dinodai dengan pelanggaran seperti gratifikasi atau permainan perkara.”
Bambang Myanto juga mengingatkan bahwa kesejahteraan hakim saat ini sudah jauh lebih baik, sehingga tidak ada alasan untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara yang melanggar hukum. “Saat ini pendapatan hakim cukup tinggi dengan berbagai fasilitas sehingga tidak ada alasan mengorbankan integritas dan melanggar hukum demi mencari pendapatan tambahan, ” kata Bambang Myanto.
Badilum juga tidak main-main dalam pengawasan. Kinerja para hakim akan dipantau secara ketat melalui teknologi informasi, meskipun bertugas di daerah terpencil. Aplikasi Monitoring Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) dan Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) menjadi mata dan telinga Badilum.
Prestasi dan kinerja cemerlang akan membuka jalan bagi promosi dan mutasi. Sistem ini, yang dikembangkan dengan nama “SMART TPM”, akan menjadi pertimbangan utama. Data kinerja hakim, termasuk kualitas putusan dan ketepatan waktu dalam persidangan, akan menjadi penentu.
Penempatan pertama di daerah terdepan memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, hal ini justru diharapkan menjadi motivasi bagi para hakim baru untuk menunjukkan dedikasi dan mengukir prestasi setinggi mungkin.
Pembekalan diakhiri dengan ramah tamah antara Dirjen Badilum dengan para hakim baru, sebuah momen yang membangun keakraban dan semangat kebersamaan dalam menegakkan keadilan di seluruh pelosok negeri. Senyum dan sapa hangat menjadi penutup dari rangkaian acara pembekalan tersebut.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkantor di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 3, 4, 5).